Wahana Guru Berbagi Informasi Pendidikan

Literasi Guru

Kemampuan guru dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi diri melalui kualitas pengetahuan dan ketrampilan secara terarah dan terukur - diyanshodik.blogspot.com

Literasi Siswa

Serangkaian kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kecapakan dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, menentukan, menemukan, mengevaluasi, menciptakan secara efektif dan terorganisasi, menggunakan dan mengomunikasikan informasi untuk mengatasi berbagai persoalan - diyanshodik.blogspot.com

Literasi Informasi

Kemampuan untuk mengetahui kapan ada kebutuhan untuk informasi, untuk dapat mengidentifikasi, menemukan, mengevaluasi, dan secara efektif menggunakan informasi tersebut untuk isu atau masalah yang dihadapi.

Literasi Nasional

Upaya untuk memperkuat sinergi antarunit utama pelaku gerakan literasi dengan menghimpun semua potensi dan memperluas keterlibatan publik dalam menumbuhkembangkan dan membudayakan literasi di Indonesia.

Literasi Sekolah

Upaya menumbuhkan budi pekerti siswa yang bertujuan agar siswa memiliki budaya membaca dan menulis sehingga tercipta pembelajaran sepanjang hayat.

September 18, 2019

RPP Kurikulum 2013 Kelas 6 Semester 1 Tapel 2019/2020 - 5 Muatan Karakter

RPP Kurikulum 2013 Kelas 6 Semester 1 Tapel 2019/2020 5 Muatan Karakter. Merupakan referensi perangkat guru dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

5 Muatan Karakter Yang Diharapkan

Dalam pelaksanaan pembelajaran, penguatan-penguatan yang juga di sisipkan dalam lembar Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tersebut merupakan rencana bahan acuan ajar guru yang didalamnya memuat 5 muatan karakter yang ditekankan.
  1. Pendekatan Saintifik : Mengamati, Menanya, Mengumpulkan Informasi, Mengasosiasi/Menalar, dan Mengkomunikasikan.
  2. Penguatan Pendidikan Karakter : Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa Ingin Tahu, Semangat Kebangsaan, Cinta Tanah Air, Menghargai Prestasi, Bersahabat atau Komunikatif, Cinta Damai, Gemar Membaca, Peduli Lingkungan, Peduli Sosial, dan Tanggungjawab.
  3. Ketrampilan Abad 21 (5 C) : Creative, Critical thinking, Communicative, Collaborative, dan Confidence.
  4. HOTS : Higher Order Thinking Skill.
  5. Pendidikan Anti Korupsi : Jujur, Disiplin, Tanggungjawab, Kerja Keras, Sederhana, Mandiri, Adil, Berani, Peduli.

Nampak sekilas RPP Kelas 6 Semester 1 sama dengan tahun-tahun sebelumnya, hanya saja terdapat penambahan muatan karakter yang di sisipkan dan ditekankan pada kegiatan belajar mengajar.

RPP Kurikulum 2013 Kelas 6 Semester 1 Tapel 2019/2020 pada penempatan identitas dan struktur komponen kerangka penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran juga sudah sesuai dengan peraturan yang diterbitkan, namun belum terdapat acuan baku penempatan 5 Muatan Karakter itu di tempatkan, apa setelah Kompetensi Dasar atau sebelum Materi pembelajaran.

Komponen RPP terdiri atas:


  1. Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan;
  2. Identitas mata pelajaran atau tema/subtema;
  3. Kelas/semester;
  4. Materi pokok;
  5. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai;
  6. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
  7. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi;
  8. Materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi;
  9. Metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai;
  10. Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran;
  11. Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan;
  12. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup; dan
  13. Penilaian hasil pembelajaran.

RPP Kurikulum 2013 Kelas 6 Semester 1 Tapel 2019/2020 - 5 Muatan Karakter

Dari uraian-uraian di atas, terdapat referensi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dapat dijadikan bahan Bapak atau Ibu Guru jenjang Sekolah Dasar.

Penyusunan pembuatan RPP Kurikulum 2013 Kelas 6 Semester 1 Tapel 2019/2020 ini mengacu pada Buku Guru dan Buku Siswa Edisi Revisi Tahun 2018, meski telah terbit Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan KI dan KD pada Kurikulum 2013 Pendidikan Dasar dan Menengah, namun KI dan KD yang ada masih menggunakan Buku Guru sebagai bahan acuan penyusunan RPP sambil menunggu terbitnya Buku baru sesuai dengan edisi revisi yang ada.

RPP Kurikulum 2013 Kelas 6 Semester 1 Tapel 2019/2020 - 5 Muatan Karakter

Download RPP Kurikulum 2013 Kelas 6 Semester 1 Tapel 2019/2020 - 5 Muatan Karakter

Pada Buku Guru Kelas 6 Semester 1 Edisi Revisi, terdapat 5 Buku Guru dan Siswa. Masing-masing buku terdiri dari beberapa Tema, yakni tema 1 (Selamatkan makhluk Hidup), Tema 2 (Persatuan dalam Perbedaan), Tema 3 (Tokoh dan Penemuan), Tema 4 (Globalisasi), dan Tema 5 (Wirausaha).

Masing-masing tema di atas terdiri dari 3 subtema, dan masing-masing subtema terdiri dari 6 PB atau Pembelajaran, dari PB 1 hingga PB 6.

Sebagai bahan referensi, silahkan Bapak atau Ibu Guru Kelas 6 Download RPP Kurikulum 2013 Kelas 6 Semester 1 Tapel 2019/2020 - 5 Muatan Karakter pada link-link berikut.
  1. [Unduh] Cover RPP SD Kelas 6 Tema 1 TP 2019-2020 Semester 1
  2. [Unduh] RPP SD Kelas 6 Tema 1 Sub Tema 1 PB 1-6 TP 2019-2020 Semester 1
  3. [Unduh] RPP SD Kelas 6 Tema 1 Sub Tema 2 PB 1-6 TP 2019-2020 Semester 1
  4. [Unduh] RPP SD Kelas 6 Tema 1 Sub Tema 3 PB 1-6 TP 2019-2020 Semester 1
  5. [Unduh] RPP SD Kelas 6 Tema 2 Sub Tema 1 PB 1-6 TP 2019-2020 Semester 1
  6. [Unduh] RPP SD Kelas 6 Tema 2 Sub Tema 2 PB 1-6 TP 2019-2020 Semester 1
  7. [Unduh] RPP SD Kelas 6 Tema 2 Sub Tema 3 PB 1-6 TP 2019-2020 Semester 1
  8. [Unduh] RPP SD Kelas 6 Tema 3 Sub Tema 1 PB 1-6 TP 2019-2020 Semester 1
  9. [Unduh] RPP SD Kelas 6 Tema 3 Sub Tema 2 PB 1-6 TP 2019-2020 Semester 1
  10. [Unduh] RPP SD Kelas 6 Tema 3 Sub Tema 3 PB 1-6 TP 2019-2020 Semester 1
  11. [Unduh] RPP SD Kelas 6 Tema 4 Sub Tema 1 PB 1-6 TP 2019-2020 Semester 1
  12. [Unduh] RPP SD Kelas 6 Tema 4 Sub Tema 2 PB 1-6 TP 2019-2020 Semester 1
  13. [Unduh] RPP SD Kelas 6 Tema 4 Sub Tema 3 PB 1-6 TP 2019-2020 Semester 1
  14. [Unduh] RPP SD Kelas 6 Tema 5 Sub Tema 1 PB 1-6 TP 2019-2020 Semester 1
  15. [Unduh] RPP SD Kelas 6 Tema 5 Sub Tema 2 PB 1-6 TP 2019-2020 Semester 1
  16. [Unduh] RPP SD Kelas 6 Tema 5 Sub Tema 3 PB 1-6 TP 2019-2020 Semester 1

Sebagai informasi lengkap tentang file RPP di atas atau ingin mengunduh secara utuh perangkat Guru Kelas 6 Semester 1 Tapel 2019/2020, dapat mengunjungi  Blog Guru Dikdas Lamongan.

Semoga dengan adanya referensi RPP Kurikulum 2013 Kelas 6 Semester 1 Tapel 2019/2020 - 5 Muatan Karakter, dapat menambah wawasan Bapak atau Ibu Guru dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran.
Share:

August 29, 2019

Buku Pedoman Program PKB Melalui PKP Berbasis Zonasi

Buku Pedoman Program PKB Melalui PKP Berbasis Zonasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta pemerataan mutu pendidikan.

Program PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan) sendiri merupakan pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan keprofesiannya.

Program PKB berfokus pada ranah peningkatan kompetensi guru khususnya kompetensi pedagogi dan profesional. Sedangkan Program PKP lebih berfokus pada upaya mencerdaskan peserta didik melalui pembelajaran berorientasi pada siswa dengan cara berpikir tingkat tinggi.

Pelaksanaan Program PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan) melalui PKP (Peningkatan Kompetensi Pembelajaran) mempertimbangkan sebuah pendekatan kewilayahan yang lebih kita kenal dengan istilah zonasi.

Melalui kegiatan ini, pelaksanaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) pada Taman Kanak-kanak, kelompok kerja guru (KKG) jenjang SD, atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk jenjang SMP/SMA/SMK, Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK), Musyawarah Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (MGTIK) dan yang selama ini dilaksanakan dan dilakukan melalui Gugus pada wilayah-wilayah atau Rayon, dapat dilaksanakan secara terintegrasi melalui zonasi pengembangan dan pemberdayaan guru. 

Buku Pedoman Program PKB Melalui PKP Berbasis Zonasi

Zonasi yang dilakukan memperhatikan keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat, seperti status akreditasi sekolah jenjang satuan pendidikan, nilai masing-masing kompetensi guru, capaian nilai rata-rata yang diperoleh peserta didik melalui UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.

Buku Pedoman Program PKB Melalui PKP Berbasis Zonasi disusun untuk memberikan arah dalam implementasi Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) melalui PKP (Peningkatan Kompetensi Pembelajaran) Berbasis Zonasi yang selanjutnya akan disebut sebagai Program PKP.

Ruang lingkup Pedoman Program PKP ini mencakup :
  1. Konsepsi Program PKP
  2. Konsepsi Zona pada Program PKP.
  3. Pelaksanaan Program PKP.
  4. Penilaian dan Sertifikasi.
  5. Standar Penyelenggaraan
  6. Penjaminan Mutu Pelaksanaan Program PKP.
Sejalan dengan ruang lingkup di atas, Zona PKP bertujuan untuk :
  1. Mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
  2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Program PKP, di mana kegiatan dilakukan secara terintegrasi dalam satu area wilayah dengan mempertimbangkan jarak, akses, dan volume guru yang ikut serta.
  3. Memudahkan dalam melakukan pemetaan kompetensi, kinerja, serta aktivitas guru.
  4. Memudahkan dalam melakukan pembinaan terhadap Program PKP sesuai dengan hasil pemetaan yang dilakukan.
  5. Memudahkan dalam melakukan supervisi dan koordinasi Program PKP.
Manfaat Program PKP adalah sebagai berikut:
  1. Membiasakan guru untuk membuat pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penilaiannya;
  2. Membiasakan peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi sehingga dapat meningkatkan kompetensinya;
  3. Memberikan acuan kepada kepala sekolah dalam pelaksanaan supervisi akademik;
  4. Memberikan acuan kepada pengawas sekolah dalam pelaksanaan supervisi akademik dan manajerial.
Sasaran Program PKP adalah guru pada semua jenjang satuan pendidikan mulai dari TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK/SMKLB.

Bagi Bapak atau Ibu Guru semua jenjang dari mulai TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK/SMKLB, dapat mengetahui isi Buku Pedoman Program PKB Melalui PKP Berbasis Zonasi dengan mengunduh pedoman tersebut agar dapat kita ketahui secara rinci maksud dan isi Buku Pedoman tersebut.(*)

Unduh Buku Pedoman Program PKB Melalui PKP Berbasis Zonasi
Share:

August 25, 2019

Syarat Untuk Memperoleh NUPTK

Syarat Untuk Memperoleh NUPTK ini diperuntukkan bagi guru dan tenaga kependidikan baik di sekolah formal atau non-formal.

Bapak atau Ibu Guru dapat memastikan data GTK yang sudah di input oleh operator sekolah harus lengkap, benar, dan valid sehingga proses penerbitan NUPTK bagi guru dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kemdikbud No.1 Tahun 2018.

Sebelum membahas apa saja syarat untuk memperoleh NUPTK, kita simak dulu penerbitan NUPTK yang dilakukan oleh PDSPK (Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan), tahapan apa saja yang dilakukan dalam menerbitkan NUPTK.
  • Penetapan calon penerima NUPTK; dan
  • Penetapan penerimaNUPTK.
Penetapan calon penerima NUPTK dilakukan apabila Pendidik dan Tenaga Kependidikan sudah terdata dalam pangkalan data dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id atau dapo.paud-dikmas.kemdikbud.go.id dan belum memiliki NUPTK serta telahbertugas pada Satuan Pendidikan yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional.

Penetapan   calon   penerima   NUPTK   dilakukan dalam jaringan melalui sistem aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id pada tingkat Satuan Pendidikan. Penetapan penerima NUPTK dilakukan berdasarkan permohonan Penerbitan NUPTK dari Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima NUPTK.

Syarat Untuk Memperoleh NUPTK

Syarat Untuk Memperoleh NUPTK

Syarat untuk memperoleh NUPTK dilakukan melalui sistem aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id dengan melampirkan syarat sebagai berikut:
  1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  2. Ijazah dari pendidikan    dasar    sampai    dengan pendidikan terakhir;
  3. Bukti  memiliki  kualifikasi  akademik  paling  rendah diploma    IV  (D-IV)  atau  strata  1  (S-1)  bagi  Pendidik dan  Tenaga  Kependidikan  pada  Satuan Pendidikan Formal;
  4. Bagi yang  berstatus sebagai  Calon  Pegawai  Negeri Sipil   (CPNS)   atau   Pegawai Negeri   Sipil   (PNS) melampirkan:
    1. Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS atau PNS;
    2. SK penugasan dari Dinas Pendidikan;
  5. Surat keputusan  pengangkatan dari kepala Dinas Pendidikan bagi  yang  berstatus  bukan PNS yang bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
  6. Telah  bertugas  paling  sedikit  2  (dua)  tahun  secara terus menerus bagi yang berstatus bukan PNS pada Satuan    Pendidikan    yang    diselenggarakan    oleh masyarakat yang dibuktikan melalui surat keputusan  pengangkatan dari ketua yayasan  atau badan hukum lainnya.
Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) menerbitkan  NUPTK  setelah syarat  permohonan Penerbitan NUPTK  diverifikasi dan divalidasi melalui sistem aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id oleh:
  1. Kepala Satuan Pendidikan;
  2. Kepala Dinas Pendidikan atau Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) sesuai kewenangan; 
  3. Kepala Lembaga    Penjaminan    Mutu    Pendidikan (LPMP), Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dinidan Pendidikan   Masyarakat   (BP-PAUD   dan Dikmas), atau Biro  Perencanaan  dan  Kerja  Sama Luar Negeri (BPKLN) sesuai kewenangan.
Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan penerima NUPTK dan menginformasikan melalui laman gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status.

Sebagai bahan catatan, Penerbitan  NUPTK dikecualikan  bagi Pendidik  dan Tenaga  Kependidikan yang mengikuti  program  khusus  dari  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan.
Share:

August 21, 2019

Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2020 Rilis

Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2020 Rilis Untuk Semester 1 Tahun Pelajaran 2019/2020 Pada hari Senin Tanggal 19 Agustus 2019.


Pembaruan Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2020

Terdapat beberapa pembaruan yang penting pada versi baru ini, di antaranya yang signifikan yaitu perubahan dan pembaruan pada menu sarana dan prasarana dengan isian lebih terperinci pada data tanah, bangunan, data ruang, serta data alat, angkutan, dan buku. Kemudian pada data Peserta Didik dan PTK terdapat penambahan atribut Nomor KK (Kartu Keluarga) dan NUKS (Nomor Unik Kepala Sekolah).

Semua perubahan dan pembaruan merupakan upaya untuk menyelaraskan prosedur dan mekanisme pendataan Dapodik untuk berbagai transaksi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2020 Rilis | Guru Literasi

Aplikasi Dapodikdasmen versi 2020 telah menggunakan database versi baru, untuk itu secara teknis Aplikasi Dapodikdasmen versi sebelumnya (2019.e) tidak dapat langsung di upgrade ke Dapodikdasmen versi 2020, akan tetapi harus melakukan install ulang terlebih dahulu. Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2020 hanya dirilis dalam bentuk INSTALLER (tidak ada versi UPDATER).


Daftar perubahan pada Aplikasi Dapodikdasmen versi 2020

  1. [Pembaruan] Perubahan metode perhitungan pada kondisi Ruang dan Bangunan
  2. [Pembaruan] Perubahan alur manajemen akses pengguna
  3. [Pembaruan] Perubahan metode keamanan pada password
  4. [Pembaruan] Perubahan alur penginputan sanitasi
  5. [Pembaruan] Pemutakhiran validasi pada saat sebelum sinkronisasi
  6. [Pembaruan] Penambahan atribut jarak ke sumber listrik terdekat jika sumber listrik memilih Tidak Ada pada tabulasi Data Periodik Sekolah
  7. [Pembaruan] Penambahan atribut No KK pada peserta didik
  8. [Pembaruan] Penambahan atribut No KK dan NUKS pada GTK
  9. [Pembaruan] Penambahan atribut lingkar kepala pada data periodik peserta didik
  10. [Pembaruan] Pemecahan formulir sarpras menjadi 3 bagian
  11. [Pembaruan] Penambahan sub menu Tanah dan Bangunan
  12. [Pembaruan] Penambahan sub menu Ruang
  13. [Pembaruan] Penambahan sub menu Alat, Angkutan dan Buku
  14. [Pembaruan] Penambahan tabulasi Pendidikan Keluarga pada Data Rinci Sekolah
  15. [Pembaruan] Penambahan tampilan baris berwarna jingga jika pada Menu Alat sarana tidak sesuai dengan Standar Sarpras yang berlaku
  16. [Pembaruan] Penambahan pengisian NJOP setiap Tahun Ajaran baru pada Menu Tanah
  17. [Pembaruan] Penambahan fitur tampilan grouping berdasarkan jenis prasarana pada Menu Ruang dan Alat
  18. [Pembaruan] Penambahan fitur Tampilkan dan Sembunyikan pada Menu Ruang dan Menu Alat untuk mempermudah pengisian Operator Sekolah
  19. [Pembaruan] Penambahan tabel KITAS, Paspor pada Menu GTK
  20. [Pembaruan] Penambahan tabel KITAS, Paspor dan Kesejahteraan pada Menu Peserta Didik
  21. [Pembaruan] Integrasi hasil output PPDB untuk siswa baru ke dalam database dapodik
  22. [Pembaruan] Kelulusan bersama siswa tingkat akhir, 6, 9, 12 dan 13
  23. [Pembaruan] Penguncian kolom SK Pengangkatan, TMT Pengangkatan, lembaga pengangkat di tabel PTK
  24. [Pembaruan] Penambahan Tabel Kesejahteraan_PD dan migrasi data KIP, KPS, PKH
  25. [Pembaruan] Penambahan referensi mata pelajaran informatika dan penentuan sekolah yang melaksanakan pelajaran tersebut
  26. [Pembaruan] Penyesuaian Jumlah Jam Mengajar max pada struktur Kurikulum SLB
  27. [Pembaruan] Perubahan bisnis proses penambahan jurusan/kompetensi keahlian oleh SMK
  28. [Pembaruan] Penambahan Referensi Status kepegawaian PPPK dan PPNPN untuk di tabel PTK.

Cut Off Dapodik

Data pre-cut off akan diambil pada tanggal 30 September 2019 untuk verifikasi data program BOS Reguler. Cut off Dapodik untuk program BOS Reguler akan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2019.

Berdasaran Juknis BOS Reguler (Permendikbud No. 3 Tahun 2019) Penetapan  alokasi BOS Reguler  tiap  Sekolah  didasarkan  pada data  hasil batas  waktu  akhir pendataan (cut off) Dapodik.
Simak Juga:
  1. Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 dan Penjelasannya
    Tentang Perubahan Atas Mendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Juknis BSO Reguler.
  2. Panduan Penggunaan Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2020
    [Unduh Buku]
Sumber Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2020 Rilis : http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/berita/rilis-aplikasi-dapodikdasmen-versi-2020
Share:

August 11, 2019

Antara Dibutuhkan dan Dihargai

Antara Dibutuhkan dan Dihargai - Di kala menjejakkan kaki dan menapakkan langkah setiap orang berbeda-beda. Kodrat yang dimiliki seperti yang sudah tergaris dan ditetapkan sebelum suara cenger keluar dari garba.

Pertanyaan itu!
Masihkah bisa di rubah?

Sebelum kalimat inna lillah wa inna lillah tersuar, usaha untuk merubah tergantung dari diri pribadi masing-masing.

Menempatkan diri bukan menjadi hal yang sulit tapi terkadang repot dengan watak yang dibawa menjadi ciri wanci yang lambat laun orang lain bisa memahaminya.

Yaa ...
Watak bukanlah watuk yang cukup sekali telan obat bisa sembuh.
Jika sudah menjadi watak!

Antara Dibutuhkan dan Dihargai

Ketika kaki menetap dan tinggal cukup lama mendiami sebuah wilayah. Nyeleh awak istilahnya. Tempat berdiam dan memasyarakat dengan warga sekitar menjadi butuh dibutuhkan, menjadi harga pemantas bagi diri dan orang lain.

Mencari tempat yang layak dengan istilah krasan memang sulit, tapi lain halnya jika sudah krasan. Apapun itu akan menjadi pembeda kedepannya.

"Tinggal dan berdiam mencari tempat dimana keberadaanmu dihargai bukan dibutuhkan".

"Karena hidup kamu akan sering bertemu dengan siapa saja yang membutuhkanmu namun sering lupa bagaimana cara mereka menghargaimu".

Handuweni roso yang tak sekedar mbelgedes seperti kehidupan sinetron yang bisa di setting oleh sutradara dan berakhir seperti layaknya yang dinginkan oleh pemilik cerita.

Yaaa ...
Inilah lika liku kehidupan yang tak bisa kita terka seperti apa yang kita inginkan dengan seenaknya.

Rencana dengan rencana yang bisa kita rencanakan terkadang mbreset yang tak seharusnya kita rencanakan sebelumnya.

Penilaian dengan penilaian yang bisa kita nilai tak seperti sempurnanya orang lain yang menilai.

Butuhnya langkah jika a dan jika b masih bisa kita nyatakan dengan berbagai kemungkinan.

Yaa ...
Inilah hidup antara dibutuhkan dan dihargai sebagaimana mestinya.
Share:

August 7, 2019

Penyampaian Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik

Ditandaskan dalam Penyampaian Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik melalui Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019.

Bahwa! Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019 berisi tentang Perubahan atas Peraturan Mendikbud Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik. Merupakan peraturan baru sebagaimana yang disampaikan oleh Dirjen GTK kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota.

Terdapat 5 (lima) point penting yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik.


Penyampaian Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik
  1. Kewenangan mengajar guru pada jenjang TK.
  2. Kewenangan mengajar guru kelas dan guru mata pelajaran pada SD.
  3. Kewenangan mengajar guru mata pelajaran pada SMP.
  4. Kewenangan mengajar guru mata pelajaran pada SMA.
  5. Kewenangan mengajar guru mata pelajaran pada SMK.
Masing-masing point di atas, terdapat sub point yang menjelaskan tentang kewenangan-kewenangan mengajar guru, baik guru pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.

Kaitan-kaitan yang ada pada masing-masing kewenangan dapat kami sampaikan sebagaimana berikut:
1. Kewenangan mengajar guru pada jenjang TK.
terkait dengan:
  • Kesesuaian bidang atau mata pelajaran yang diampu dengan sertifikat pendidik.
  • Kualifikasi akademik sarjana atau diploma IV (S-1/D-IV) tertentu yang dapat mengajar sebagai guru kelas TK.
2. Kewenangan mengajar guru kelas dan guru mata pelajaran pada SD.
terkait dengan:
  • Kesesuaian bidang atau mata pelajaran yang diampu dengan sertifikat pendidik.
  • Kualifikasi akademik sarjana atau diploma IV (S-1/D-IV) tertentu yang dapat mengajar sebagai guru kelas SD.
  • Konversi kode sertifikat pendidik pada bidang studi atau mata pelajaran lainnya.
  • Mekanisme pengajuan konversi.
3. Kewenangan mengajar guru mata pelajaran pada SMP.
terkait dengan:
  • Kesesuaian mata pelajaran yang diampu dengan sertifikat pendidik.
  • Kualifikasi akademik sarjana atau diploma IV (S-1/D-IV) tertentu dapat mengajar sebagai guru mata pelajaran.
  • Konversi kode sertifikat pendidik pada bidang studi atau mata pelajaran lainnya dan bidang studi TIK khusus lainnya:
    1) Konversi kode sertifikat pendidik pada bidang studi/mapel lainnya.
    2) Konversi kode sertifikat pendidik pada bidang studi TIK khusus lainnya.
  • Mekanisme pengajuan konversi.
4. Kewenangan mengajar guru mata pelajaran pada SMA.
terkait dengan:
  • Kesesuaian mata pelajaran yang diampu dengan sertifikat pendidik.
  • Kualifikasi akademik sarjana atau diploma IV (S-1/D-IV) tertentu dapat mengajar sebagai guru mata pelajaran.
  • Konversi kode sertifikat pendidik pada bidang studi atau mata pelajaran lainnya dan bidang studi TIK khusus lainnya:
    1) Konversi kode sertifikat pendidik pada bidang studi/mapel lainnya.
    2) Konversi kode sertifikat pendidik pada bidang studi TIK khusus lainnya.
  • Konversi kode sertifikat pendidik pada bidang studi bahasa asing lainnya.
  • Mekanisme pengajuan konversi.
5. Kewenangan mengajar guru mata pelajaran pada SMK.
terkait dengan:
  • Kesesuaian mata pelajaran kelompok A (Nasional) dan mata pelajaran kelompok B (Perwilayah) yang diampu dengan sertifikat pendidik.
  • Kualifikasi akadmik sarjana 
  • atau diploma IV (S-1/D-IV) tertentu dapat mengajar sebagai guru mata pelajaran.
  • Konversi kode sertifikat pendidik pada bidang studi atau mata pelajaran lainnya dan bidang studi TIK khusus lainnya:
    1) Konversi kode sertifikat pendidik pada bidang studi/mapel lainnya.
    2) Konversi kode sertifikat pendidik pada bidang studi TIK khusus lainnya.
  • Konversi kode sertifikat pendidik pada bidang studi bahasa asing lainnya.
  • Mekanisme pengajuan konversi.
  • Kesesuaian muatan peminatan kejuruan yang diampu dengan sertifikat pendidik jenjang sekolah menengah kejuruan kurikulum SMK 2013.
  • Kesesuiaian muatan peminatan kejuruan yang diampu dengan sertifikat pendidik jenjang sekolah menengah kejuruan kurikulum SMK 2013 revisi.
Untuk informasi lebih jelas, simak SK dan Lampiran Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik pada tautan berikut ๐Ÿ‘‰ SK dan Lampiran Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik.

Simak Surat Edaran yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik di bawah ini:
Share:

SK dan Lampiran Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik

SK dan Lampiran Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik - Dalam Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik.

Hal tersebut diatas dianggap belum memadai dan belum dapat menampung kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah.


Perubahan-perubahan tersebut terdapat dalam beberapa lampiran-lampiran yang tersambung dalam Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019



SK dan Lampiran Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik

Lampiran Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik - Terdapat 5 (Lima) lampiran yang menjelaskan tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik, diantaranya:
  1. Kewenangan mengajar guru pada jenjang TK.
  2. Kewenangan mengajar guru kelas dan guru mata pelajaran pada SD.
  3. Kewenangan mengajar guru mata pelajaran pada SMP.
  4. Kewenangan mengajar guru mata pelajaran pada SMA.
  5. Kewenangan mengajar guru mata pelajaran pada SMK.
Baca juga : Penyampaian Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik

Simak SK Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik

Unduh SK dan Lampiran Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik


  1. Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019 ๐Ÿ‘‰ Unduh
  2. Lampiran I ๐Ÿ‘‰ Unduh
  3. Lampiran II ๐Ÿ‘‰ Unduh
  4. Lampiran III ๐Ÿ‘‰ Unduh
  5. Lampiran IV ๐Ÿ‘‰ Unduh
  6. Lampiran V ๐Ÿ‘‰ Unduh
Share:

July 24, 2019

Buku Panduan Pembelajaran Matematika dan PJOK Jenjang SD/MI

Buku Panduan Pembelajaran Matematika dan PJOK Jenjang SD/MI - Merupakan acuan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran Matematika dan PJOK.

Seiring perkembangannya, untuk kelas tinggi (IV, V, dan VI) Mata Pelajaran Matematika dan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK) dipisahkan dari Buku Tematik Terpadu.

Pemisahan tersebut dikarenakan perubahan muatan pelajaran Matematika dan PJOK, sehingga siswa lebih mendapatkan konsep pelajaran matematika dan PJOK secara mendalam.

Mata Pelajaran Matematika dan PJOK memiliki karakteristik objek kajian dan metode yang berbeda dengan mata pelajaran lain.

Objek kajian PJOK berupa gerak, pembelajaran PJOK banyak dilakukan melalui observasi, mencontoh atau menirukan, melatihkan secara berulang.

Muatan Buku Panduan Pembelajaran Matematika dan PJOK Jenjang SD/MI secara keseluruhan memuat penjelasan tentang latar belakang, tujuan, dan sasaran diterbitkannya panduan ini; karakteristik mata pelajaran Matematika dan PJOK; perancangan dan pembelajaran Matematika dan PJOK.

Buku Panduan Pembelajaran Matematika dan PJOK Jenjang SD/MI

Download : Buku Panduan Pembelajaran Matematika dan PJOK Jenjang SD/MI

Buku Panduan Pembelajaran Matematika dan PJOK Jenjang SD/MI bertujuan untuk:
  1. Membantu guru dalam mengatur alokasi waktu Matematika dan PJOK dalam pembelajaran agar sesuai dengan struktur kurikulum;
  2. Membantu guru dalam merancang pembelajaran Matematika dan PJOK yang terpisah dari Tematik Terpadu agar tetap bermakna;
  3. Membantu guru dalam proses pembelajaran Matematika dan PJOK yang terpisah dari Tematik Terpadu agar berpusat pada siswa, kontekstual, dan bermakna.
  4. Membantu kepala sekolah, pengawas dan pihak lain yang terkait dalam mendukung proses pembelajaran Matematika dan PJOK yang terpisah dari Tematik Terpadu agar berpusat pada siswa, kontekstual, dan bermakna.

Cakupan materi matematika di SD/MI meliputi bilangan asli, bulat, dan pecahan, geometri, pengukuran sederhana, dan statistika sederhana.

Cakupan materi PJOK di SD/MI meliputi Pola Gerak Dasar, Aktivitas Permainan Bola Besar, Aktivitas Permainan Bola Kecil, Aktivitas Atletik, Aktivitas Beladiri, Aktivitas Pengembangan Kebugaran Jasmani, Aktivitas Senam, Aktivitas Gerak Berirama, Aktivitas Air, dam Kesehatan.

Sekolah dapat menyusun jadwal pelajaran sesuai kebutuhan dengan memperhatikan alokasi waktu pelajaran Matematika 6 jam pelajaran dan PJOK 4 jam pelajaran per minggu @ 35 menit.

Buku Panduan Pembelajaran Matematika dan PJOK Jenjang SD/MI merupakan acuan bagi guru kelas dan guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas tinggi (IV, V, dan VI), sehingga guru dapat mengembangkan model dan pendekatan pembelajaran sesuai kebutuhan, karakteristik, dan materi yang akan diajarkan kepada siswa.

Simak Juga: Buku Petunjuk Panduan Kerja Kepala Sekolah

Semoga Buku Panduan Pembelajaran Matematika dan PJOK Jenjang SD/MI ini bermanfaat.
Share:

July 22, 2019

Cara Mendapat Nomor Unik Kepala Sekolah

Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh masing-masing Kepala Sekolah sebelum mendapat Nomor Unik Kepala Sekolah atau NUKS ini.

Secara garis besar prosedur atau tahapan-tahapan pemerolehan sertifkat dan NUKS terdiri dari 4 tahapan.

Apa saja 4 tahapan yang harus dilalui oleh Kepala Sekolah tersebut?
  1. Penerimaan Data Lulusan Peserta Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah (In-On-In)
  2. Verifikasi
  3. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)
  4. Penyerahan Sertifikat

Nomor Unik Kepala Sekolah atau NUKS yang akan diterima oleh masing-masing Kepala Sekolah terdiri dari 21 digit, yaitu: 00-000-000-0000-0-0-0-000000.
  • 2 digit pertama menunjukkan tahun dikeluarkannya sertifikat.
  • 3 digit kedua menunjukkan Kode Kementerian, jika 023 maka menunjukkan Kemendiknas dan 025 menunjukkan Kemenag.
  • 3 digit ketiga menunjukkan Kode Lembaga Diklat.
  • 4 digit keempat menunjukkan Kode Kabupaten atau Kota.
  • 1 digit kelima menunjukkan Tugas Tambahan. [1 = Kepala Sekolah]
  • 1 digit keenam menunjukkan Jenjang Sekolah. Jika 1 adalah TK/RA, jika 2 adalah SD/MI/SLB, jika 3 adalah SMP/MTs/SMPLB, dan jika 4 adalah SMA/MA/SMK/MAK/SMALB.
  • 1 digit ketujuh menunjukkan Jenis Kelamin Kepala Sekolah. Jika 1 menunjukan Pria dan jika 2 menunjukkan Wanita.
  • 6 digit terakhir menunjukkan Nomor Urut.

Sertifikat Calon Kepala Sekolah adalah bukti formal sebagai bentuk pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau madrasah

Simak Format sertifikat calon kepala sekolah berikut:

Cara Mendapat Nomor Unik Kepala Sekolah


Tahap pemerolehan sertifikat dan nomor unik kepala sekolah setelah melaksanakan segenap rangkaian proses akan menjadi sangat penting sebagai bentuk proses akhir, karena tahap ini adalah ujung akhir bagi upaya memilah dan memilih calon kepala sekolah atau madrasah yang layak dan memenuhi persyaratan baik secara administratif maupun akademik, serta memenuhi harapan publik.

Proses penerbitan sertifikat dan Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) dilakukan secara reguler pada bulan April dan Oktober sesuai dengan tahun berjalan


Simak juga:

Dengan demikian diyakini bahwa calon kepala sekolah/madrasah yang memiliki sertifikat dan nomor unik kepala sekolah adalah calon kepala sekolah/madrasah yang benar-benar kompeten.
Share:

July 14, 2019

Aplikasi Dapodikdasmen V 2020 Siap Rilis Awal Agustus 2019

Seperti yang telah di sampaikan bahwa, Aplikasi Dapodikdasmen V 2020 Siap Rilis. Sesuai rencana dan perkiraan rilisanya aplikasi ini pada Awal Agustus 2019.

Hal tersebut dipertegas dengan disampaikannya informasi pada laman berita laman berita dapo.dikdasmen tentang Persiapan Pemutakhiran Dapodik Tahun Ajaran 2019/2020 yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala LPMP, Kepala Dinas Pendidikan Kab atau Kota, Kepala Sekolah SD, SMP, SLB, SMA dan SMK, Operator Dapodik di seluruh Indonesia.

Seperti yang kita ketahui bersama, tahun ajaran 2018/2019 telah usai dan pada saat ini kita telah memasuki Tahun Ajaran Baru 2019/2020. Masing-masing sekolah juga telah melakukan proses periodikal pembelajaran mulai dari proses kelulusan siswa, kenaikan tingkat dan juga penerimaan siswa baru.

Proses dan tahapan periodikal yang dilaksanakan oleh masih-masing sekolah di tiap-tiap jenjang, tentunya harus diikuti dengan pemutakhiran data pada sistem pendataan Dapodik. 


Aplikasi Dapodikdasmen V 2020 Siap Rilis Awal Agustus 2019
Aplikasi Dapodikdasmen V 2020 Siap Rilis Awal Agustus 2019
Untuk persiapan melakukan pemutakhiran data Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2020 Tahun Ajaran Baru 2019/2020, ada beberapa hal untuk diperhatikan:
  1. Data siswa baru kelas 1, 7, dan 10 diinput kedalam Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2020 yang digunakan untuk input data Semester 1 Tahun Ajaran 2019/2020.
  2. Proses kelulusan untuk siswa tingkat akhir, yaitu kelas 6, 9 dan 12 akan dilakukan oleh Admin Dapodik Pusat.
  3. Proses input data siswa baru pada Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2020 Tahun Ajaran 2019/2020 dilakukan menggunakan teknik tarik data online melalui Manajemen Sekolah Dapodikdasmen setelah Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2020 dirilis.
  4. Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2020 saat ini sedang dalam tahap pengujian, dan direncanakan akan dirilis pada awal Agustus 2019.
  5. Sinkronisasi menggunakan Aplikasi Dapodikdasmen versi 2019.e masih dibuka untuk melakukan perbaikan data Semester 2 Tahun Ajaran 2018/2019 sampai dengan akhir Juli 2019.
Larangan bagi Guru atau yang diberi Tugas Tambahan sebagai Operator Dapodik
  1. Guru atau yang diberi Tugas Tambahan sebagai Operator Dapodik Sekolah TIDAK DIPERBOLEHKAN melakukan proses kelulusan pada Aplikasi Dapodikdasmen versi 2019.e.
  2. Guru atau yang diberi Tugas Tambahan sebagai Operator Dapodik Sekolah TIDAK DIPERBOLEHKAN menambahkan data siswa baru dan data siswa naik kelas di Tahun Ajaran 2019/2020 pada Aplikasi Dapodikdasmen versi 2019.e.
Sambil menunggu Aplikasi Dapodikdasmen V 2020 Siap Rilis Awal Agustus 2019 seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, Guru atau yang diberi Tugas Tambahan sebagai Operator Dapodik dapat mempersiapkan dengan memeriksa kelengkapan berkas PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) dan kelengkapan pendukung lain yang nantinya dimasukkan dalam Aplikadi Dapodikdasmen.
Share:

July 5, 2019

Lamongan : Pendaftaran Beasiswa Mahasiswa Gakin TA 2019/2020

Pemerintah Kabupaten Lamongan membuka pendaftaran beasiswa mahasiswa khusus gakin (Keluarga Miskin) di tahun anggaran 2019.

Pendaftaran Beasiswa bagi Mahasiswa dari Keluarga Miskin Kabupaten Lamongan sudah memasuki tahap ke XIII (tiga belas) sejak awal bergulir di tahun sebelumnya hingga memasuki tahun anggaran 2019.

Beasiswa bagi Mahasiswa dari Keluarga Miskin Kabupaten Lamongan yang dibuka mulai tanggal 9 Juli sampai dengan 31 Agustus tahun 2019 dikhususkan bagi Mahasiswa Baru tahun akademik 2019/2020 (semester I) dan Mahasiswa Lanjutan tahun akademik 2019/2020 (semester II).

Lamongan : Pendaftaran Beasiswa Mahasiswa Gakin TA 2019/2020

Ketentuan dan Persyaratan Pengajuan Beasiswa Mahasiswa

1. Mahasiswa Baru (MABA) Tahun Akademik 2019/2020
Ketentuan bagi Mahasiswa baru Tahun Akademik 2019/2020 untuk calon penerima beasiswa dari keluarga miskin adalah sebagai berikut :
  1. Mahasiswa bersangkutan bertempat tinggal/penduduk Kabupaten Lamongan dibuktikan dengan : KTP dan KK asli dan Foto copy yang dilegalisasi camat setempat;
  2. Telah diterima di PTN Jawa – Bali / PTS Kab.Lamongan (semester I) pada Tahun Akademik 2019/2020;
  3. Secara ekonomi kurang/ tidak mampu (miskin);
  4. Usia tidak lebih dari 25 tahun;
  5. Tidak bekerja sebagai karyawan tetap dalam suatu Badan Usaha atau berada dalam status Ikatan Dinas;
  6. Tidak tercatat sebagai penerima beasiswa Bidik Misi;
  7. Berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat tindakan kriminal atau Narkoba;

Persyaratan Pengajuan Beasiswa
  1. Mengisi Formulir pendaftaran (disediakan Panitia) atau (unduh di website disdik.lamongankab.go.id);
  2. Mengisi daftar isian keluarga (disediakan Panitia) atau (unduh di website disdik.lamongankab.go.id);

Lampiran-lampiran terdiri dari
  1. Asli dan Fc. Kartu Miskin (KIP,KPS,KIS,BPJS,PKH,Jamkesmas,Jamkesda);
  2. Bukti penerimaan dari PTN Jawa-Bali /PTS Kab.Lamongan pada Tahun Akademik 2019/2020 (semester I) dapat berupa (KTM/ KTM Sementara/ Kwitansi Regrestrasi MABA);
  3. Membuat surat permohonan kepada Bupati Lamongan melalui Kepala Dinas Pendidikan Kab.Lamongan;
  4. Surat Keterangan miskin atau data Nomer ID Individu TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) dari Desa/ Kelurahan yang disahkan oleh Camat setempat;
  5. Asli dan Fc. KSK yang disahkan oleh Camat setempat (bagi KSK yang masa berlakunya kurang dari 1 tahun harap melampirkan KSK tahun sebelumnya),
  6. Fc. STTB/SKHUN;
  7. Surat Keterangan berkelakuan baik dari sekolah asal atau (SKCK bagi pendaftar yang lulus tahun sebelumnya);
  8. Asli dan Fc. KTP (yang bersangkutan dan orang tua);

2. Mahasiswa Lanjutan
Beasiswa lanjutan bagi Mahasiswa yang pernah menerima Beasiswa Keluarga Miskin (Gakin) Tahun Akademik, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 sebagai berikut:
  1. Membuat surat permohonan kepada Bupati Lamongan melalui Kepala Dinas Pendidikan Kab.Lamongan;
  2. Melaporkan Nilai Hasil Studi semester ganjil dan genap (Indeks Prestasi Semester minimal 3,00);
  3. Melaporkan penggunaan dana sebesar yang diterima;
  4. Melampirkan kegiatan / sertifikat kegiatan yang diikuti selama di kampus;
Tempat Pendaftaran Beasiswa Mahasiswa Khusus Gakin TA 2019/2020
Untuk tempat pendaftaran pengajuan beasiswa bagi mahasiswa khusus keluarga miskin (gakin) dapat diserahkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tepatnya pada lantai atas atau Tata Usaha (TU).

Informasi lebih lanjut, simak:
  1. Unduh atau simak : Edaran Beasiswa Beasiswa Mahasiswa Khusus Gakin TA 2019/2020
  2. Unduh atau simak : Formulir Pendaftaran 2019-1
  3. Unduh atau simak : Isian Gakin 2019.
Share:

July 3, 2019

Enak e Lambe Maido (Enaknya Bibir Ketika Menghujat/Mencela)

Enak e lambe maido (enaknya bibir ketika menghujat atau mencela), itulah kata orang. "Maha benar netizen dengan segala commentnya". Cuplikan kata-kata ini saya kutip dari salah satu komentar di sebuah channel youtube yang pernah saya lihat sebelumnya.

Agak terbilang ekstrim! Mungkin saja iya, tetapi ("Maha benar netizen dengan segala commentnya") unik bagi saya pribadi atau penikmat bagi si pembaca, apalagi enaknya bibir yang suka mencela atau enak e lambe maido.

Enak e Lambe Maido (Enaknya Bibir Ketika Menghujat/Mencela)
Suka seenaknya men"clathu" mencela dengan ngomong yang secara spontan, entah hanya sekedar asbun alias asal bunyi dan atau merendahkan seseorang dengan dan tanpa sebab.

Sebuah alasan untuk me"maido" yang dalam bahasa indonesia adalah menghujat atau mencela yang sering kali kita jumpai dalam sebuah komentar medsos berupa dunia maya berupa fb, ig, wa atau pesan balasan dalam sebuah group dan bahkan dunia nyata.

Menghujat baik di dunia maya atau nyata bagi yang tidak suka dengan alasan pencemaran atau tindakan kurang mengenakkan dapat bermuara pada ranah hukum. Jadi! berhati-hati dan berbijaklah dalam berkomentar atau bertutur kata.

Istilah lambe turah pun juga ada disekitar kita, yaitu suka sekali membicarakan seseorang atau ketika sedang mengobrol diwaktu yang bersamaan ketika dalam sebuah acara atau kegiatan tertentu.

Kekurangan atau kelebihan dalam sebuah kegiatan pun tak lepas dari maido atau paido. Enak gak enak dipaido, enak ae dipaido opo maneh gak enak"Enak atau tidak enak di hujat, enak saja di hujat apalagi tidak enak" arti kata tersebut.

Entengnya enak e lambe maido ini tidak hanya dimiliki kaum perempuan tapi acap kali juga dilakukan oleh kaum laki-laki yang juga enteng mengucapkannya.

Tidak butuh keahlian khusus untuk melakukan ini.
Tertawa! HAHAHA
Yaa, saya saja tertawa sendiri ketika menulis artikel ini.

Uniknya suasana ketika bersama dalam sebuah kelompok, melihat sesuatu yang secara langsung atau merasakan sebuah keputusan dalam sebuah kebijakan yang enak atau kurang mengenakkan pastinya di paido.

Kebijakan enak atau tidak bagi seorang pegawai dapat di istilahkan "suwargo nunut, neroko katut". Hanya menjalankan tugas sesuai apa yang sudah diputuskan.

Hujatan akan enak e lambe maido bisa berbuntut dosa, sekecil apapun itu jika hati menolak untuk menerimanya atau bisa jadi biasa tanpa dosa ketika hati menerimanya. Tetapi jika seseorang sudah diawali dengan tidak suka, apapun yang diucapkannya, dimatanya hanya keburukan yang ada.

Apa mau dikata, semuanya kembali kepada hati dan diri kita masing-masing.(*)
Share:

Contact Form

Name

Email *

Message *

hosting indonesia